Jumat, 06 April 2012

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Membangun Kultur Dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan


BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan organisasi, baik publik maupun swasta. Etika organisasi biasanya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Kode etik atau yang sejenis tumbuh dari visi, misi, strategi, dan nilai-nilai organisasi. Kode etik organisasi yang dipikirkan dengan seksama dan efektif berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan setiap keputusan organisasi yang etis dengan menyeimbangkan semua kepentingan yang beragam.
Biasanya etika organisasi dibuat dalam bentuk tata tertib berperilaku atau kode etik tertulis dan dimuat dalam manual kepegawaian atau dipajang pada dinding yang dapat dilihat dengan jelas. Namun, sekadar mencetak dan memajangkannya supaya dilihat semua orang tidaklah cukup. Kode etik atau norma berperilaku haruslah menjadi pedoman dalam praktik aktual setiap kegiatan keseharian organisasi serta didorong penerapannya secara konsisten oleh pimpinan organisasi.
Setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas. Dalam intansi pemerintah misalnya BPKP telah menghimpun nilai-nilai luhur dari seluruh lapisan karyawan BPKP yang harus selalu dijadikan pedoman dalam segala kegiatan yang dilakukan yaitu:
a.         Profesionalisme,
b.         Kerjasama
c.         Keserasian,keselarasan dan keseimbangan
d.        Kesejahteraan
Berkaitan dengan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan SK Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 telah menentapkan 17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja bagi aparatur negara yaitu :
1.      Komitmen & Kosisten
2.      Wewenang & tanggungjawab
3.      Keikhlasan & Kejujuran
4.      Integritas & Profesionalisme
5.      Kreatifitas & Kepekaan
6.      Kepemimpinan & Keteladanan
7.      Kebersamaan & Dinamika kelompok kerja
8.      Ketepatan & Kecepatan
9.      Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
10.  Keteguhan & Ketegasan
11.  Disiplin & Keteraturan kerja
12.  Keberaniab & Kearifan
13.  Dedikasi & Loyalitas
14.  Semangat & Motivasi
15.  Ketekunan & Kesabaran
16.  Keadilan & Keterbukaan
17.  Penguasaan ilmu Pengetahuan & teknologi
     Implementasi Nilai-nilai yang terdapat dalam Budaya Kerja tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya 3 ( tiga ) kecurangan pokok seperti (1) kecurangan dalam laporan keuangan (2) kecurangan penggelapan asset dan (3) kecurangan tindak pidana korupsi.

B.       Rumusan Masalah
a.    Bagaimana konsep Konsep etika pemerintahan?
b.    ApaKonsep umum kultur dan etika organisasi?
c.    Faktor-faktor apa saja penentu keberhasilan membangun kultur dan etika internal organisasi yang anti kecurangan

C.      Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai:
1.    Konsep etika pemerintahan
2.    Konsep umum kultur dan etika organisasi
3.    Faktor-faktor penentu keberhasilan membangun kultur dan etika internal organisasi yang anti kecurangan

D.      Ruang lingkup
Pembuatan makalah ini membahas mengenai etika pemerintahan khususnya yang terdapat dan seharusnya diwujudkan di Negara Indonesia.

E.       Identifikasi Masalah
Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan yang akan mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya kerja, sangat erat hubungan dengan hal-hal atau faktor-faktor penentu keberhasilannya yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Namun pada kenyataannya faktor-faktor penentu tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Sehingga perlu langkah-langkah nyata dalam pengimplementasiannya.











BAB II
PEMBAHASAN

A.      Konsep Etika Pemerintahan
1.    Pengertian Etika
            Etika berasal dari perkataan yunani “ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dariperaturan-peraturan kesusilaan. Dalam bahasa Latin dikenal dengan perkataan Mores yang berarti pula kesusilaan, tingkat salah satu perbuatan lahir ( perilaku, tingkah laku ). Perkataan mores mempunyai arti sama dengan etika atau sebaliknya.
Etika disebut pula “moral phiciolophy” karena mempelajari moralitas dari perbuatan manusia. Sedangkan moral itu adalah apa yang baik atau apa yang buruk, benar atau salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat, dan ini berkaitan dengan kesadaran kolektif.
Baik dan buruk merupakan kategori imperative dalam arti yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini datang dari kesadaran dari dalam diri dan tidak merupakan paksaan. Sikap dasar dari moral antara lain: moral merupakan sosial faets yang bersifat obyektif pengaruh dari luar yang bersifat ada pembatasan /hambatan dari individu. Masyarakat mempunyai ukuran moral tersendiri. Moralitas dikaitkan dengan kepentingan kolektif dan keterlibatan pada kelompok.moral berkaitan dengan fungsi masyarakat. Perbuatan jahat atau melanggar kepentingan masyarakat terjadi karena tidak sesuai dengan ukuran kolektif.
Etika erat hubungannya dengan hukum.  Hukum mempertanyakan apakah suatu perbuatan melanggar atau tidak. Etika tidak tergantung dari peraturan hukum, sedangkan peraturan hukum tergantung pada etika. Etika hanya membicarakan tingkah laku seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyadari bahwa orang tersebut  bertanggungjawab.


2.    Kode Etika Negara
Negara kita mempunyai kode etik dalam arti yang setinggi- tinginya dan yang berlaku bagi seluruh bangsa dan warga Negara Indonesia, yaitu Naskah Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan puncaknya daripada tenaga nasional lahiriah dan batiniah.
Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman-pedoman untuk mengisi kemerdekaan dalam bentuk perwujudannya Pembangunan Nasional untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan nasional dalam memperkembangkan kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara atau “ pandangan hidup bangsa dan dasar negara”.

3.    Pemerintahan Negara
Pengertian Pemerintah dapat dibedakan pemerintah sebagai organ negara yang menjalankan tugas, dan pemerintah sebagai fungsi dari pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasan eksekutif sedangkan dalam arti luas merupakan kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit berdasarkan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD Konstitusi RIS 1949. Selanjutnya dalam pengertian luas, alat perengkapan  negara dapat didasarkan atas UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950.

4.    Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem pemerintahan Indonesia merupakan pedoman dalam dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, karena dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintah negara berupa lembaga- lembaga negara dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing- masing serta mekanisme hubungan kerja antar lembaga negara tersebut dalam rangka menjalankan tugas negara. Sistem Pemerintahan Indonesia sesuai dengan Demokrasi Pancasila dengan tujuh kunci pokok:
a.    Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.
b.     Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
c.     Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
d.   Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara
e.    Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f.     Menteri negara ialah pembantu presiden, tidak bertanggung  jawab kepada DPR
g.    Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

5.    Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Lembaga-Lembaga  Negara
Dalam UUD negara Indonesia Lembaga Negara adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 terdiri dari Lembaga tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan lembaga negara adalah keadaan yang menempatkan lembaga tersebut terhadap lembaga negara lainnya , apakah lebih rendah, sejajar, atau lebih tinggi. Fungsi lembaga negara ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya tidak melepaskan diri satu sama lain untuk mencapai tujuan. Suatu fungsi dipegang oleh satu badan, atau sebaliknya beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan. Untuk melaksanakan fungsi suatu badan harus dilengkapi dengan wewenang yang diberikan oleh badan yang lebih tinggi dan ditetapkan berdasarkan ketentuan atau peraturan yang telah dimuat dalam UUD.

6.    Etika Pemerintahan
Prinsip etika bersifat author yang bersifat perintah menjadi suatu perintah. Dalam etika pemerintahan, apa yang dianjurkan merupakan paksaan yang dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan kesulitan. Etika digantungkan dengan authority menghendaki orang harus tunduk pada perintah. Pemerintah tidak dapat melaksanakan perintah sekehendaknya yang bertentangan dengan nilai etika masyarakat. Kebijakan sebagai prinsip etika memang baik, tetapi tidak memberikan suatu kepastian. Sedangkan dalam masyarkat perlu adanya tindakan yang praktis yang dapat membawa ke arah perbaikan.
Agama sebagai unsur perkembangan adalah subjek dalam Etika  Pemerintahan. Agama sebagai subjek, adalah agent of change dan agent of modernization. Etika itu sebenarnya di dalam suatu jenjang dari usaha manusia untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan apa yang dikehendaki. Dalam kehidupan terdapat dua keadaan, di satu pihak manusia menghendaki kesempurnaan untuk dirinya sendiri dan di lain pihak manusia ingin bersama-sama masyarakat untuk mencapai kesempurnaan, ini motif agama. Oleh karena itu motif agama tidak dapat dilepaskan dari segala aktivitas keduniawian. Manusia mengetahui ketentuan peraturan ajaran agama untuk mengetahui hakiki kebenaran menimbulkan keyakinan dalam hati dan secara mantap tanpa rasa paksaan mendekatkan diri pada pencipta. Cara tersebut harus dicapai kesempurnaan dirinya dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Tanpa melalui jenjangan tersebut maka tidak dibenarkan dapat secara langsung mencapai kesempurnaan diri dan dekat dengan Tuhan.
Suatu kebiasaan diikatkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat dan ukuran-ukuran yang bersifat pancaindera, hal yang bersifat fisik tersebut disebut estetika. Pelanggaran estetika akan memperoleh hukuman. Dalam agama ada jenjang tindakan terhadap manusia untuk mencapai kesempurnaan. Karena kesempurnaan demikian tinggi maka manusia hanya berusaha mendekati, tidak menyatu. Filsafat sama sekali dikerjakan oleh rasio, dengan teknik yang demikian sempurna, sehingga orang mungkin tidak dapat ada kesalahan. Sedangkan agama tidak terlepas dari etika dan kesempurnaan. Dalam mencapai kesempurnaan manusia harus dapat melaksanakan tindakan-tindakan dan nilai-nilai yang riil kepada nilai-nilai ideal. Kesempurnaan adalah relative, karenanya hanya dapat ditafsirkan secara analogi. Untuk mencapai tingkatan yang leih tinggi ia harus mengetahui tingkatan yang lebih rendah, menyangkut conduct, custom, dan agama.
Etika Pemerintahan, di dalam mencapai kesempurnaan harus ada adjustment dengan politik negara, dengan memperhatikan nilai-nilai moral, etik sesuai dengan nilai-nilai. Etika pemerintahan harus mempunyai adjustment dan penyesuaian segala sesuatu yang tidak ada batasnya. Pemerintahan selalu berubah menurut power yang berkuasa. Etika pemerintahan harus berpegang pada power, authority dan otoritas. adanya power setelah adanya authority. Adanya power dan authority tersebut yang penting adalah penggunaannya. Power berhubungan dengan faktor wibawa. Dalam negara modern orang yang diberi hak dan kewajiban harus ada partisipasi. Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat.pengintensifan partisipasi sangat penting karena yang diperhatikan bukan yang memimpin tetapi yang dipimpin.
Dalam welfare state harus ada spesialisasi dalam suatu bidang. Karena agar seorang pemimpin dapat dengan mudah dalam pengkoordinasiannya. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Di dalam mempergunakan authority harus mempunyai pedoman yaitu UUD dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan kekuasaan itu harus berpedoman pada punlik service. Pemerintahan yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan semata;mata bersifat corective. Untuk mendapat anticipate harus memiliki skill between brain and heart.
Public service adalah pelayanan seefektif mungkin dengan coordination of power, jadi public service tidaklah pelayanan umum akan tetapi pelayanan kepada masyarakat umum. Kehancuran pemerintahan disebabkan oleh tidak adanya coordination of function. Dalam kenyataan kita tidak boleh melihat formalitas akan tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang material dan yang informal. Dalam etika pemerintahan semua unsur-unsur yang ideal, riil, formal, dan materiel. Pemerintahan perlu ada rasionalisasi sedemikian rupa dengan masyarakat yang ada, diusahakan penciptaan aparatur negara yang bersih dan berwibawa.

7.    Birokasi 
Birokasi  mempunyai  fungsi  positif  dalam upaya-upaya mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang ditunjukkan oleh Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Birokrasi diharapkan mampu bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur birokrasi dapat bersikap politis dan sepenuhnya menjadi kepentingan umum yang bersifat langgeng dan eksplisit ditetapkan dalam konstitusi.

8.    Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila senagai ideologi terbuka karena dinamika internalnya telah melaksanakan tugas-tugas secara wajar. Sebagaimana dimaklumi bahwa ideologi tersebut sebagai tuntutan, bersifat subyektivitas, dan bersifat pembenaran. Dalam ideologi tidak perlu apriori dan berprasangka. Aparatur pemerintahan diharapkan tetap menjaga dan memelihara agar nilai-nilai yang ada sesuai dengan butir-butir Pancasila tetap aktual dan tetap kemantapan berdiri pada landasan budaya Pancasila dan bertumpu kepada Bhinneka Tunggal Ika.

B.       Konsep Umum Etika Organisasi
Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, seyogianya memiliki dan menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tatanan ini digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional.
1.    Hakikat Etika Dan Moralitas
a.    Etika
Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutnya dengan etiket yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Kita mengenal saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi yang disebut sebagai etika profesi seperti etika kedokteran, etika hukum, etika jurnalistik, etika guru, dan sebagainya.
Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana orang-orang berfungsi. Tidak jarang terdapat penilaian yang berbeda terhadap suatu perilaku dalam lingkungan yang berbeda.
Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah yang berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan/lembaga/organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya.

b.    Moral
Moral adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitumos yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan.
Di sisi lain, konsepsi moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. Pada dasarnya dalam diri setiap orang ada dorongan untuk mencari kebenaran. Perbedaannya adalah pada pada kadar kuat tidaknya dorongan tersebut.
Dari uraian di atas dapat dibedakan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem nilai dalam diri seseorang atau organisasi. Moralitas merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungannya.

2.        Nilai-nilai, Moral, dan Budaya Organisasi
Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebutlah yang mendasarinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan/perilaku. Nilai-nilai itu pula yang menyebabkan seseorang terdorong atau memiliki semangat untuk melakukan hal yang baik atau buruk, salah atau benar. Seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila dia yakin bahwa tindakannya benar dan tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya atau nilai- nilai yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari diacu juga sebagai moral atau moralitas.
Dalam organisasi, peran individu sangat penting, karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengoordinasikan suatu usaha individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, organisasi dapat dipandang sebagai entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasi dan relatif berfungsi secara kontinyu untuk mencapai tujuan bersama.
Dari beberapa pengertian tentang organsasi dapat diketahui bahwa dalam organisasi terdapat interaksi atau hubungan antarindividu dan/atau antarkelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Interaksi antarorang atau antarkelompok yang memiliki nilai serta latar belakang yang berbeda-beda akan saling memengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

3.        Prinsip-Prinsip Etika
Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi enam prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran.
a.      Prinsip Keindahan
Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja.
b.      Prinsip Persamaan
            Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskrminatif atas dasar apapun.
c.       Prinsip Kebaikan
Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat- menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.
d.      Prinsip Keadilan
Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain.
e.       Prinsip Kebebasan
Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain.
f.       Prinsip Kebenaran
Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan.
Semua prinsip yang telah diuraikan itu merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antarindividu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

4.        Dimensi Etika Dalam Organisasi
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasi tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi bersangkutan.
a.      Birokrasi
Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Menurut teori ini, ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah:
1.    adanya pembagian kerja
2.    hierarki wewenang yang jelas
3.    prosedur seleksi yang formal
4.    aturan dan prosedur kerja yang rinci, serta
5.    Hubungan yang tidak disasarkan atas hubungan pribadi.
 Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas, setiap pekerjaan harus diselesesaikan berdasarkan prsedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan antarindividu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model organisasi ini pola perilaku yang berkembang bersifat sangat kaku dan formal.
b.      Prinsip Manajemen Organisasi
Berbeda dengan teori birokrasi terdapat teori lain yang mengidentifi- kasi prinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip ini cukup banyak diadopsi oleh para pimpinan organisasi, baik publik maupun swasta. Prinsip-prinsip ini bahkan ditemukan juga dalam oragnisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah (komando), koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesektiakawanan kelompok.
1.         Pembagian Kerja
2.         Wewenang
3.         Disiplin
4.         Hirarki
5.         Kesatuan komando
6.         Kesatuan perintah
7.         Koordinasi
8.         Mendahulukan kepentingan organisasi
9.         Remunerasi
10.     Sentralisasi
11.     Inisiatif
12.     Espirit de corps
c.         Prinsip Manajemen Keilmuan
Prinsip lain yang juga cukup berpengaruh dalam pengembangan pola perilaku dalam organisasi adalah prinsip organisasi yang diacu sebagai manajemen keilmuan. Prinsip ini berkenaan dengan gerakan perubahan sikap/perilaku dari dua pihak yang terlibat langsung dalam organisasi yaitu pegawai (buruh) dan pemilik (majikan). Prinsip- prinsip yang terkandung dalam manajemen keilmuan antara lain sebagai berikut.
1.    Dalam melaksanakan pekerjaan digunakan pedoman kerja atau aturan  kerja yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Sifat dan karakteristik setiap jenis pekerjaan harus diteliti sehingga diperoleh pedoman khusus bagi setiap jenis pekerjaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2.    Para pegawai harus dipilah secara keilmuan yang didasarkan atas penelitian terhadap bakat dan keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sementara itu, pegawai yang sudah ada perlu dididik dan dilatih sehingga memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi jika para pegawai melaksanakan tugas dengan memanfaatkan keahliannya secara maksimal.
3.    Pembinaan hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan dan pegawai
4.    Adanya tanggung jawab bersama antara pimpinan dan pegawadalam pelaksanaan tugas.
5.    Kinerja pegawai dihargai sesuai dengan tingkat produktivitas yangditunjukkan
Beberapa pendapat tersebut di atas mengatur tentang perilaku dalam organisasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pada dasarnya semua teori tersebut pada hakikatnya mengatur bagaimana hubungan antaranggota dalam organisasi (bawahan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan) serta organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku individu dalam organisasi atau etika organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1.    Hubungan anggota dengan organisasi
2.    Hubungan anggota organisasi dengan sesame anggota lainnya dan antara anggota dan pimpinan

5.        Pembentukan Etika Organisasi
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam interaksinya dengan lingkungan. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh individu sangat dipengaruhi oleh nilai nilai yang dianut oleh individu tersebut serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam organisasi yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang berakumulasi menjadi budaya yang akan dianut oleh organisasi tersebut.
Setiap individu memiliki karakter dan sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perilaku individu tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang timbul dari dalam dirinya maupun karena pengaruh lingkungannya. Pengaruh yang cukup besar yang datang dari dalam individu sendiri antara lain meliputi kemampuan dan kebutuhan individu yang bersangkutan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal lain yang juga cukup berpengaruh dalam diri seseorang adalah keyakinan terhadap sesuatu hal, baik yang bersumber dari nilai-nilai agama maupun budaya, pengalaman, serta harapan yang ingin dicapainya. Karakterisik tersebut akan dibawa oleh individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain dalam organisasi atau lingkungannya yang akan memengaruhi perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap upaya mencapai tujuan organisasi. Itu sebabnya, perilaku beragam dari setiap individu harus dipadukan secara integral sesuai dengan tujuan organisasi
Organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui interaksi dan kerja sama seluruh anggota organisasi. Sebagai anggota organisasi individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peran atau kedudukannya dalam organisasi tersebut. Selain itu, penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya juga turut memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kesemuanya ini disebut sebagai karakteristik organisasi.
Adanya interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi akan mewujudkan perilaku organisasi. Dengan demikian, dalam suatu organisasi terdapat dua kepribadian, yaitu kepribadian perorangan dan kepribadian organisasi. Gabungan kedua kepribadian tersebut harus saling menunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi inilah yang kemudian diwujudkan dalam tindakan- tindakan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik di dalam maupun di luar organisasi.
Pola tindakan tersebut secara umum adakalanya dituangkan ke dalam berbagai ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Pola perilaku atau tindakan yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota organisasi akan mewarnai setiap tindakan individu dalam berinteraksi dengan individu yang lain atau dengan lingkungannya





C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Membangun Kultur Dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan
Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan yang akan mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya kerja, sangat erat hubungan dengan hal-hal atau faktor-faktor penentu keberhasilannya yang saling terkait satu dengan yang lainnya sebagai berikut :
1. Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi
Manajemen harus memberikan tauladan dan kemauan yang kuat untuk membangun suatu kultur yang kuat dalam organisasi yang dipimpinnya. Peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika prilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.
Dalam suatu unit organisasi, terutama unit organisasi yang besar, dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi. Kedua hal tersebut dapat mewujudkan harapan munculnya etika perilaku yang kuat, karena banyak pegawai yang tidak menyukai perbuatan pimpinan yang kurang bermoral dan kurang terbuka dalam berkomunikasi. Manajemen harus memperlihatkan kepada karyawan tentang adanya kesesuain antara kata dengan perbuatan dan tidak memberikan tolerensi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah etika organisasi yaitu dengan diberikan sanksi hukuman yang jelas dan demikian pula sebaliknya terhadap pegawai yang berprestasi dan bermoral baik diberikan penghargaan yang proporsional. Adanya pelaksanaan hukuman dan penghargaan yang konsisten akan memberikan nilai tambah bagi terciptanya suatu etika perilaku dan struktur organisasi yang kuat. Pegawai akan merasakan diperlakukan secara adil dan merasa bersyukur atas posisi yang diraihnya bilamana etika organsasi dapat ditegakan secara konsisten oleh manajemen.
Pimpinan hendaknya menjadi sponsor utama dalam upaya terciptanya semangat anti kecurangan yaitu dengan membangun suatu kultur organisasi yang mengandung sistem nilai yang kuat dan berdasarkan profesionalisme, integritas, kejujuran dan loyalitas yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
            Kultur dan etika perilaku organisasi yang dimiliki harus dapat mencerminkan nilai utama dari organisasi ( misi organisasi ) dan tuntunan bagi pegawai dalam membuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki dalam bekerja. Untuk lebih efektifnya etika dan aturan perilaku dalam suatu organisasi harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan dimengerti dengan baik. Secara bersama-sama manajemen dan karyawan harus membangun suatu hal yang positif untuk berkembangnya rasa memiliki akan suatu organisasi yang sehat yang ditopang oleh kultur yang kuat. Manajemen harus membuat pernyataan yang jelas mengenai harapannya terhadap semua pegawai, bagaimana harusnya bertingkah laku dan pemahaman terhadap visi dan misi organisasi. Pimpinan organisasi harus menunjuk salah satu manajer senior untuk bertanggungjawab atas perubahan yang akan dilakukan. Dan manager tersebut akan berbicara atas nama pimpinan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan etika dan aturan perilaku . Manajer ini tidak melakukan kegiatan operasional di bagian lain organisasi dan bukan sebagai bagian dari pengambil keputusan. Akhirnya suatu etika dan aturan perilaku bisa merupakan buku pegangan atau buku petunjuk kebijakan atau dalam bentuk nama lain nya tergantung jenis organisasinya.

2. Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif
Banyak hasil penelitian memberikan indikasi perbuatan salah atau perbuatan curang seperti tindak pidana korupsi terjadi dalam suatu organisasi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur oganisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.


            Faktor-faktor ketidak pedulian tersebut antara lain disebabkan oleh :
a.    Top manajemen kurang peduli tentang hukuman dan penghargaan
b.    Umpan balik yang negatif yang dirasakan oleh pegawai yang bermoral atau bermental baik dan penempatan kerja yang tidak adil atau tidak berbasis kinerja dan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai.
c.    Berkembangnya rasa ketidak pedulian akan organisasi
d.   Pimpinan lebih bersifat otoriter dan kurang menghargai partisipasi karyawan
e.    Rendahnya loyalitas dan rasa memiliki organisasi
f.     Anggaran yang tidak rasional dan adanya pemaksaan pencapaian terget yang tidak rasional tersebut.
g.    Kurangnya pelatihan pegawai dan kurangnya kesempatan promosi
h.    Tidak jelasnya pertanggungjawaban organisasi
i.      Kurangnya komunikasi dan metode kerja organisasi yang tidak jelas Bagian Personalia suatu organisasi hendaknya membantu dalam menciptakan instrumen yang mengarahkan kepada adanya kultur organisasi dan lingkungan kerja yang mendukung . Unit pengelola Sumber Daya Manusia yang profesional bertanggungjawab terhadap implementasi program, berinisiatif dan konsisten dengan strategi manajemen.
Berikut ini hal-hal yang dapat membantu terwujudnya lingkungan kerja yang positif dalam mengurangi resiko kecurangan yaitu :
a.    Memperkenalkan reward system yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan hasil
b.    Memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan
c.    Adanya tim orientik , kerjasama dalam mengambil suatu keputusan
d.   Program kompensasi administarasi yang profesional
e.    Program pelatihan yang profesional dan proritas dalam pembinaan karir.
Pemberdayaan karyawan dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sangat membantu dalam membentuk suatu etika dan aturan perilaku internal organisasi yang anti kecurangan. Mereka dapat memberikan pandangan-pandangan dalam pengembangan dan memperbarui etika dan aturan perilaku ( code of conduct ) yang berlaku dalam suatu organisasi, Karyawan juga memperlihatkan kontribusinya yang signifikan dalam berprilaku yang sesuai dengan code of conduct tersebut.
            Karyawan juga dapat memberikan masukan kepada pimpinan sebelum mengambil keputusan penting atau yang berhubungan dengan masalah hukum dan implementasinya terhadap pelaksanaan sanksi pelanggaran etika dan aturan perilaku organisasi. Masukan juga bisa melalui saluran informasi resmi atau kotak saran serta surat pengaduan tanpa nama terutama telah terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Banyak organisasi menggunakan hotline atau menggunakan petugas untuk mencegah terjadinya kecurangan, internal auditor dan bentuk lainnya yang memungkinkan manajemen dapat mengetahui terjadinya tindakan kecurangan secara dini. Untuk menjamin efektifitas hasil kerja suatu internal investigasi maka Internal investigasi harus siap dan memiliki akses yang jelas ke pimpinan.
Membangun/membuat pernyataan nilai dan etika perilaku mesti yang pantas dan dapat dilaksanakan, disusun dari prinsip-prinsip yang dapat diterima tidak hanya kata-kata mengenai hukum/peraturan, tetapi juga diikuti dengan penjiwaan atas maksudnya. Seharusnya aturan perilaku bukan hanya aturan yang keras, bukan dibuat seperti peraturan yang kaku yang mana tidak dapat untuk menjawab atau diterapkan pada semua unit dalam organisasi namun perlu dilakukan observasi mengenai prinsip-prinsip yang dipakai agar dapat dipahami bukan sekedar peraturan, namun memiliki jiwa yang mencerminkan sifat-sifat profesionalitas, kejujuran, integritas, dan loyalitas yang tinggi dalam membentuk organisasi yang bermoral.
            Disamping itu organisasi yang suatu unit kerja yang memiliki otoritas harus berniat membantu dengan sikap mental/ pendirian yang kokoh dan konsekuen serta meiliki kemampuan untuk menghilangkan timbulnya perilaku curang , melalui proses penegakan kedisiplinan dan adanya kepatuhan dari para manajer dan staf, Proses harus transparan dan dapat dinilai dengan aturan perlaku yang ada , bebas dari pengaruh pertentangan kepentingan ( conflict of interest). Kemudian organisasi harus mempublikasikan hasil kegiatan dan menunjukan perubahan-perubahan yang dilakukan dan mau untuk memperbaiki apa ada kesalahan.
            Selain itu manajer harus bertanggungjawab atas budaya etika dan perilaku pegawainya. Manajer harus bisa merasakan sakit maupun enaknya tanggungjawab. Mereka harus menjadi contoh untuk berprilaku dan menjalani hukuman atas perilaku yang menyimpang.. Demikian juga ketika pegawai diketahui melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika atau terlibat perbuatan curang, investigator harus juga mengetahui peran yang dilakukan manajer. Bisa saja terjadi manajer yang jelek akan menyebabkan pegawai melakukan perbuatan yang menyimpang dari etika dan aturan perilaku.

3. Perekrutan dan Promosi Pegawai
            Setiap pegawai memiliki masing-masing seperangkat nilai-nilai kejujuran, integritas dan kode etik personal. Ketika suatu organisasi atau entitas berhasil dalam pencegahan kecurangan, dipastikan organisasi tersebut sudah memiliki kebijakan2 yang efektif yang dapat meminimalkan kemungkinan adanya merekrut atau mempromosikan pegawai yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah , terutama untuk posisi yang memerlukan tingkat kepercayaaan.
            Prosedur rekrut dan promosi yang dapat meminimalkan atau mengurangi terjadi perbutan curang dikemudian hari antara meliputi :
a.    Melakukan Investigasi latar belakang dari invindu/ pegawai yang dipertimbangkan untuk dipekerjakan atau dipromosikan untuk posisi yang memerlukan tingkat kepercayaaan tertentu
b.    Melakukan cek atas pendidikan , pengalaman kerja dan referensi pribadi dari calon pegawai.
c.    Melakukan pelatihan secara periodik bagi seluruh pegawai tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan ( code of conduct ).
d.   Sejalan dengan Review Kinerja Rutin, penilaian bagi setiap indivindu telah memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang tepat sesuai/ sejalan dengan nilai-niali entitas dan standar pelaksanaannya.
e.     Penilaian yang objektif dan terus menerus atas ketaatan terhadap nilai- nilai-niali entitas dan standar pelaksanaan, dengan pengungkapan penyimpangan-penyimpangan sesegera mungkin.
4. Pelatihan Yang Berkesinambungan
Pegawai baru sebaiknya diberi pelatihan tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan pada saat perekrutan. Pelatihan ini sebaiknya secara ekplisit dapat mengadopsi harapanharapan dari seluruh pegawai menyangkut :
a.         Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dijumpai.
b.         Membuat Daftar jenis-jenis masalah, termasuk kecurangan yang terjadi atau yang dicurigai untuk dikomunikasikan secara jelas dan spesifik ; dan
c.         Informasi bagaimana mengkomunikasikan masalah2 tersebut. Dan juga sebaiknya ada kepastian dari Manajemen Senior mengenai harapan-harapan pegawai dan tanggung jawab2 komunikasi tersebut. Pelatihan semacam itu sebaiknya meliputi suatu elemen “ Sadar akan adanya Kecurangan ( “ fraud awareness”), yang positif tapi tidak ditekankan pada bahwa kecurangan dapat menjadi mahal bagi entitas dan para pegawainya.
Komitmen untuk pendidikan yang berkelanjutan dan kesadaran bagi pegawai atas permasalahan yang berkaitan dengan etika dan anti korupsi. Program pendidikan harus disusun untuk kepentingan organisasi dan relevan dengan keinginan pegawai. Sebagai tambahan dalam memberikan pelatihan pada saat perekrutan , para pegawai sebaiknya memperoleh pelatihan secara periodic sesudahnya. Beberapa perusahaan dapat mempertimbangkan pelatihan berkelanjutan untuk posisi tertentu, seperti karayawan bagian pembelian atau pegawai yang terkait dengan tanggung jawab keuangan. Pelatihan sebaiknya dibuat spesifik bagi pegawai sesuai dengan dengan masing-masing tingkatan dalam organisasi, lokasi geografi, dan tanggung jawab-tanggungjawab penugasan. Sebagai contoh , pelatihan untuk manajer senior secara normal akan berbeda dari pegawai biasa, dan pelatihan untuk pegawai bagian pembelian akan berbeda dengan pegawai bagian penjualan , pegawai bagian internal audit dan lain sebagainya.



5. Menciptakan Saluran Komunikasi Yang Efektif
            Manajemen membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan apakah sudah susuai dengan kode etik atau tidak dari masing-masing pegawai. Masing-masing pegawai harus dapat menginformasikan tentang pelaksanaan kode etik tersebut mulai dari pemegang posisi tertinggi sampai yang terendah. Permintaan komfirmasi tersebut minimal dilakukan setahun sekali, hal ini bukan hanya formalitas saja tetapi laporan tersebut betul-betul dapat digunakan sebagai pencegahan dan pendekteksian bila terjadinya perbuatan curang dalam organisasi. Laporan yang jujur dari karyawan sangat dibutuhkan dan bukan atas dasar sakit hati atau irihati pada seseorang.

6. Penegakan kedisiplinan
            Kedisiplinan merupakan suatu kunci penting keberasilan dalam menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Tindakan disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang yang dilakukan pegawai.
Hal-hal berikut ini dapat mengurangi tindakan kecurangan :
a.    Investigasi terhadap suatu insiden dilakukan selalu dalam kerangka menegakan kode etik atau terhadap yang melanggar kode etik secara kosekuen.
b.    Perlakuan atas suatu kasus harus proporsional dan konsisten.
c.    Pengendalian yang relevan atas penugasan dan pengembangannya.
d.   Komunikasi dan pelatihan harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi, kebutuhan dan sesuai kode etik dan harapan.
Pandangan terhadap konsekuwensi kecurangan harus secara nyata disebarluaskan kepada seluruh pegawai. Pegawai harus disiplin dengan waktu dan sumber daya. Setiap perbuatan melanggar disiplin organisasi akan dikenakan sanksi. Pegawai yang disiplin akan dapat meningkatkan kultur organisasi.





BAB III
PENUTUP


A.    Kesimpulan
Etika memainkan peranan penting dalam kehidupan organisasi, baik publik maupun swasta. Etika organisasi biasanya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi. Kode etik atau yang sejenis tumbuh dari visi, misi, strategi, dan nilai-nilai organisasi. Kode etik organisasi yang dipikirkan dengan seksama dan efektif berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan setiap keputusan organisasi yang etis dengan menyeimbangkan semua kepentingan yang beragam.
Agar etika organisasi berjalan sesuai dengan harapan, maka harus memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam membangun kultur dan etika internal organisasi yang anti kecurangan, meliputi:
a.    Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi
b.    Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif           
c.    Perekrutan dan Promosi Pegawai       
d.   Pelatihan Yang Berkesinambungan   
e.    Menciptakan Saluran Komunikasi Yang Efektif
f.     Penegakan kedisiplinan
Jika faktor-faktor di atas dilakukan dengan optimal, mudah-mudahan tercipta etika organisasi yang kompeten.

B.     Saran
Pemerintah hendaknya memperhatikan sekaligus mewujudkan kultur dan etika organisasi yang anti kecurangan dengan memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhinya dan mampu mengendalikan masyarakat dalam mendukung terwujudnya etika organisasi yang  anti kecurangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA


Widjaja.1997.”Etika Pemerintahan”.Bumi Aksara:Jakarta
Supardi,Nondi dan Romli Arsyad.2003.”Etika Pemerintahan”.Alqaprint Jatinangor:Sumedang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar