Jumat, 06 April 2012

Peran Penting Pamong Praja dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government


BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
       Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.
       Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik “Sosok Pemerintahan yang bersih dan berwibawa”  dijadikan senjata ampuh untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, namun permasalahannya adalah Bagaimana metode untuk membentuk  Sosok Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dalam mewujudkan tuntutan rakyat Indonesia tersebut. Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi, menuntut kerja keras untuk pertama-tama mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kenyataan yang terjadi adalah hingga saat ini, dengan politik hukum yang telah dijalankan ternyata belum juga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk itu maka pada tulisan ini akan membahas khusus tentang Pentingnya Peran Pamong Praja  dalam mewujudkan good government dan clean governance.

B.  Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan Pamong Praja?
2.      Bagaimana Eksistensi Pamong Praja pada saat ini?
3.      Bagaimana Konsep Good Governance Dan Clean Government?
4.      Apa saja hambatan dalam mewujudkan Good Governance Dan Clean Government ?
5.      Bagaimana Peran Penting Pamong Praja dalam mewujudkan Good Governance Dan Clean Government ?
C.  Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang:
1.      Pengertian Pamong Praja
2.      Eksistensi Pamong Praja
3.      Konsep Good Governance Dan Clean Government
4.      Hambatan Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government
5.      Peran Penting Pamong Praja Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government

D.  Ruang Lingkup
Pembahasan mengenai Pamong Praja dan Good Governance and Clean Government dalam makalah ini dilakukan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.













BAB II
PEMBAHASAN

A.      Pengertian Pamong Praja
Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. Kata ini serupa dengan momong yang artinya mengasuh, misalnya seperti kata mengemong anak berarti mengasuh anak kecil. Kata momong, ngemong dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan praja adalah Pegawai Negeri Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.
Pamong praja (sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal kemerdekaan) dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, karena pamong praja tidak saja memainkan peran sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat tapi juga peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Pamong praja berperan dalam mengelola berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan Negara. Ndraha (2009) mengatakan Pamong Praja adalah mereka yang mengelola kebhinekaan dan mengukuhkan ketunggalikaan
Pamong praja atau pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimologis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat zaman kolonial dan awal kemerdekaan di mana peran pemerintah masih sangat dominan, sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, serta paradigma pemerintahan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, kewenangan untuk mengurus juga ada pada rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definsi pamong praja sesuai dengan konteks dan zamannya perlu ditinjau ulang.



B.       Eksistensi Pamong Praja
Kalau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga sejarah perkembangan pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, maka yang masuk kategori Korps Pamong Praja adalah mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Jabatan-jabatan dan sebutan pamong praja ditujukan pada antara lain para Lurah, Camat, Polisi Pamong Praja, Asisten Sekda, serta Sekretaris Daerah, ditambah dengan SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010 (Sadu Wasistiono & Ismail Nurdin: 2010)
Kalau pamong praja diartikan secara etimologis sebagai aparat atau pejabat pemerintahan yang bertugas “mengemong” dan menjadi abdi Negara, abdi masyarakat, maka pamong praja adalah semua aparat yang melakukan aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi serta memberdayakan masyarakat, dengan demikian koorps pamong praja sangat meluas, termasuk di dalamnya aparat kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta semua aparat pemerinatahan lainya yang melaksanakan urusan selain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pamong praja adalah mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah.












C.    KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
Adapun perbandingan istilah government dengan governance sebagai berikut :
No
Unsur Perbandingan
Kata Government
Kata Governance

1.
Pengertian

Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara

Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan


2.
Sifat hubungan

Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah

Heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.



3.
Komponen yang terlibat

Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah

Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu :
1.   Sektor Publik;
2.   Sektor swasta;
3.   Masyarakat.


4.
Pemegang peran dominan

Sektor pemerintah

Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing


5.
Efek yang diharapkan

Kepatuhan warga negara

Partisipasi warga negara


6.
Hasil akhir yang diharapkan

Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar