Sabtu, 07 April 2012

Sistem Pemerintahan Desa Latihan dan Tes Formatif ( Bab I s.d VII )


LATIHAN BAB I
SISTEM PEMERINTAHAN DESA

1.    Jelaskan Pengertian Tentang Sistem Dan Sistem Pemerintahan Desa?
     Jawab:
     Pengertian sistem:
            Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas atau metode. Sejalan dengan pengertian yang pertama, dalam ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem berasal dari bahasa yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan” yang artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal yang menjadi keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”.
            Prajudi dalam bukunya Dasar-dasar Office Management (1973:111): “Prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu suatu usaha atau urusan”.
            Sementara Sumantri menulis dalam bukunya berjudul “Sistem Pemerintahan Negara-negara” (1976:17) mengartikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.
            “Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen”. Pamudji menyebutkan bahwa sistem adalah “suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh” (1981:1-7). Selanjutnya disebutkan pula batasan pengertian sistem yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)        Merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh
2)        Di dalamnya terdapat komponen atau subsistem
3)        Komponen/ subsistem tersebut pada gilirannya dapat merupakan sistem tersendiri dengan fungsinya masing-masing
4)        Saling berhubungan satu sama lain
5)        Taerdapat pola, tata, norma tertentu
6)        Mempunyai tujuan bersama
Pengertian Sistem Pemerintahan Desa:
       Sistem Pemerintahan Desa adalah suatu kebulatan atau suatu keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Badan Publik yang merupakan subsistem ini saling berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lain menurut pola atau norma tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat berupa penyediaan kebutuhan akan jasa publik atau layanan sipil.
2.    Pemerintah dan pemerintahan dapat memiliki pengertian yang sempit dan luas. Sebutkan, jelaskan dan uraikan !
Jawab:
Pengertian Pemerintah:
       Menurut Talizi dalam Kybernologi (2003:69-74), mengidentifikasi beberapa pengertian pemerintah dalam arti luas, terluas, sempit dan tersempit yang intinya sebagai berikut:
a.       Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan sebagai pemegang kekusasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu Negara.
b.      Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.
       Sementara itu, Samuel Edward Finer mengartikan istilah pemerintah sebagai terjemahan dari  government  paling tidak mempunyai empat arti (Pamudji 1982: 24-25):
1.        Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or process of governing)
2.        Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) Negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affair)
3.        Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah (people charge with the duty of governing)
4.        Mewujudkan cara, metoda atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which particular society is gonerned)
Pengertian Pemerintahan
Istilah pemerintahan berasal dari kata  perintah , yang secara etimologi berarti  perintah  atau  komando.
Kata pemerintahan mempunya arti:
1.      Proses, cara, perbuatan memerintah
2.      Segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibedakan pengertian pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah lebih dimaknai sebagai lembaga atau badan publik yang berfungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara (aspek statik). Sedangkan pemerintahan adalah proses, kegiatan dari lemmbaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (aspek dinamik)
Melalui berbagai pemahaman tersebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan   pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai tuntutan yang diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang berujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.


3.    Sebutkan sejumlah unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah desa; paling sedikit 4 (empat) unsur di antaranya !
Jawab:
Sejumlah unsur yang merupakan karakteristik desa, yakni:
a.       Penduduk desa
Yang dimaksud dengan penduduk desa adalah setiap orang yang bertempat tinggal dalam wilayah desa yang bersangkutan selama beberapa waktu tertentu, biasanya selama 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku
b.      Daerah atau wilayah desa
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan definitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal wilayah suatu desa.
c.       Pemimpin desa
Pemimpin desa adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan sosial atau interaksi masyarakat. Pemimpin desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan lokasi wilayahnya seperti Kuwu, Lurah, Petinggi untuk Jawa; sedang di Bali Perbekel, Hukum Tua (Sulawesi), Kurano (Papua) atau sebutan lainnya.
d.      Urusan Rumah Tangga Desa
Substansi paling esensial dari sebuah desa adalah kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa ini berbeda dengan otonomi daerah  karena merupakan otonomi asli desa yang sudah ada sejak zaman dahulu dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan bersumber dari hukum adat yang berlaku.





TES FORMATIF BAB I
Beri tanda lingkaran atau kurung pada huruf B bila benar atau S bila SALAH pernyataan:
1.        Di dalam sebuah sistem kerja yang baik, tiap individu dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing pekerja. ( S / B )
2.        Agar pemerintahan desa dapat berlangsung secara efektif, sebaiknya tujuan yang akan dicapai cukup dipahami oleh seorang pemimpin saja, sehingga fokus.(  S / B )
3.        Sistem Pemerintahan RI menganut paham Trias Politika di mana dikenal adanya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. ( S  / B)
4.        Untuk kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan sumber pembiayaan desa yang berasal dari harta atau kekayaan desa. (S/  B )
5.        Badan Permusyawaratan Desa merupakan karakteristik dari suatu desa (  S / B)

JAWABAN        
1.    Salah   (S)     
2.    Salah   (S)
3.    Salah   (S)   
4.    Benar  (B)
5.    Salah   (S)









LATIHAN BAB II
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

1.    Sebutkan dan jelaskan perkembangan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundangan tentang pemerintahan desa yang pernah berlaku semenjak zaman Hindia Belanda sampai dengan UU 32 Tahun 2004?
Jawab:
Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:
a.    Masa Pemerintahan Hindia-Belanda
     Berdasarkan Undang-undang Dasar Hindia-Belanda penduduk negeri/ asli dibiarkan di bawah langsung kepala-kepalanya sendiri atau pimpinan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam IGO dan IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten). Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan di Bali disebut desa.
b.    Masa awal kemerdekaan
     Sewaktu awal kemerdekaan pemerintah belum sempat mengatur pemerintah sehingga IGO/B tetap berlaku sampai ditetapkannya undang-undang yang baru.
c.    Masa Orde Lama yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja.
     Masa Orde baru ditetapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, nama, bentuk, susunan, dan tugas kewajiban Pemerintahan desa. Undang-undang ini sekaligus bertujuan untuk mengatur desa dari segi pemerintahannya secara seragam untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
d.   Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-undang 5 Tahun 1979, sudah tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang dasar 1945, dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga undang-undang ini perlu diganti/dicabut. Penggantian undang-undang ini ditetapkan semenjak dikeluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2005.
e.    Dalam era reformasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 di mana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa.
2.    Pembentukan Desa terjadi di samping melalui prakarsa masyarakat juga harus memperhatikan 2 (dua) hal penting. Hal penting apa saja dan jelaskan?
Jawab:
1.      Asal-usul Desa
Pengertian atas asal-usul desa dapat dipahami sebagai asal mula desa berstatus dusun yang menjadi wilayah suatu desa, kemudian stausnya meningkat menjadi sebuah desa. Atau dapat dikatakan sebagai daerah yang baru didiami sejumlah penduduk yang baru ditransmigrasikan secara keseluruhan kepada desa baru tersebut.
2.      Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Kondisi sosial budaya dimaksudkan adalah terdapatnya kesamaan-kesamaan kehidupan sosial terutama mengenai terjaminnya kehidupan beragama, keharmonisan, interaksi, adat istiadat, serta tertib sosial lainnya.

3.    Bahwa Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus. Jelaskan maksud pernyataan tersebut dan uraikan!
Jawab:
Dalam praktek pemerintahan, pemahaman penghapusan dan penggabungan desa adalah merupakan kesatuan pengertian. Tidak ada desa yang sudah dihapus kemudian menjadi negeri yang tidak bertuan, kecuali Desa-desa yang ditimpa bencana alam atau ditenggelamkan karena kepentingan pembuatan waduk dan penduduknya ditransmigrasikan. Senyatanya yang terjadi suatu Desa dihapus, kemudian digabungkan dengan desa lain (Desa tetangga), bersama-sama membentuk desa baru dengan nama yang baru pula. Motif mengapa suatu Desa dihapus dan digabungkan denga Desa lain, tidak begitu urgen sepanjang tidak menurunkan efisiensi pemerintahan. Artinya bahwa penghapusan dan penggabungan Desa tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan subjektif tetapi dilakukan atas dasar objektivitas fakta lapangan seperti kepadatan penduduk dan pelayanan, pengembangan Desa dan Ekonomi Desa atau perencanaan tata ruang wilayah Pemerintah Kabupaten pada umumnya.
TES FORMATIF BAB II
Beri tanda lingkaran pada huruf B bila BETUL dan S bila SALAH:
1.        IGO/B adalah produk perundang-undangan kolonial; oleh karenanya setelah proklamasi kemerdekaan IGO/B dinyatakan tidak berlaku lagi. ( B / S )
2.        Dilihat dari sifatnya otonomi desa adalah merupakan otonomi asli bukan otonomi pemberian. ( B / S )
3.        Undang-undang 5 Tahun 1979 mengakui adanya keanekaragaman masyarakat, oleh karenanya undang-undang ini tidak menghendaki adanya uniformitas. ( B / S )
4.        Untuk memperkuat posisi desa,  Undang-undang 32 tahun 2004 mengatur tentang desa secara seragam berlaku untuk seluruh wilayah tanah air Indonesia. ( B / S )
5.        Pembentukan desa dapat terjadi karena pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.          ( B / S )

JAWABAN
1.    Salah (S)
2.    Benar (B)
3.    Salah (S)
4.    Salah (S)
5.    Benar (B)








LATIHAN BAB III
PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA HINGGA PEMBERHENTIANNYA

1.    Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa menurut PP No.72 Tahun 2005!
     Pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a.  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.  Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d.  Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
e.  Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
f.  Penduduk desa setempat;   
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 i.  Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
j.   Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2.    Dalam pemilihan calon kepala desa harus adanya/ dibentuk kepanitiaan.
a.    Terdiri dari unsur-unsur mana saja anggota panitia tersebut!
b.    Jelaskan menurut pendapat anda manfaat dari adanya panitia-panitia tersebut!
Jawab:  a. Anggota  panitia pemilihan calon kepala desa terdiri dari:
1.    Unsur perangkat desa
2.    Pengurus lembaga kemasyarakatan
3.    Tokoh masyarakat

b.      Manfaat dari adanya panitia pemilihan kepala desa:
1.    Melakukan pemeriksaaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan
2.    Melaksakan pemungutan suara
3.    Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD
4.    Melaksanakan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan

3.    a. Jelaskan menurut pendapat anda, kenapa mesti dilakukan di depan masyarakat!
b.   Jelaskan pula siapa yang berhak melantik kepala desa!
Jawab:
a.     Pelantikan kepala desa terpilih dilakukan di Desa di hadapan masyarakat, hal ini merupakan suatu keharusan bagi kepala desa untuk diambil sumpahnya langsung di hadapan masyarakat desa yang sekaligus sebagi saksi atas sumpah tersebut, juga sebagai saksi atas implementasi dan pelaksanaan kebijakan kepala desa yang bersangkutan ke depannya di masa yang akan datang atas kepemimpinannya terhadap masyarakat.
b.      Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. (Pasal 51 PP No. 72 Tahun 2005)
4.    Berapa tahun masa jabatan kepala desa?
Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
5.    Apa yang mendasari kepala desa diberhentikan dari jabatannya?
Kepala Desa diberhentikan apabila:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara   berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
f. melanggar larangan bagi kepala desa.
TES FORMATIF BAB III
Soal multiple choice (memilih pernyataan-pernyataan yang benar)
a.         Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat atas prakarsa BPD dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. (Benar)
b.        Kepala Desa dipilih dari calon yang telah memenuhi persyaratan. (Benar)
c.         Kepala Desa dipilih secara jujur  dan adil serta langsung umum bebas dan rahasia. (Benar)
d.        Kepala Desa dipilih melalui tahap pencalonan dan pemilihan. (Benar)

JAWABAN
Semua pernyataan di atas BENAR.
a.         Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat atas prakarsa BPD dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
b.        Kepala Desa dipilih dari calon yang telah memenuhi persyaratan.
c.         Kepala Desa dipilih secara jujur  dan adil serta langsung umum bebas dan rahasia.
d.        Kepala Desa dipilih melalui tahap pencalonan dan pemilihan.













LATIHAN BAB IV
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

1.    Kedudukan BPD sejajar dengan pemerintahan Desa. Jelaskan yang dimaksud dengan pernyataan tersebut di atas!
     Jawab:
     Maksudnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakekatnya adalah mitra kerja pemerintah desa. Ciri-ciri dari mitra kerja itu ialah adanya kedudukan yang sejajar. Memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 PP No. 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratn Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada penduduk desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam arti kultural dan etika.

2.    a. Wewenang BPD!
b. Hak dan kewajiban anggota BPD!
     Jawab:
     A. BPD mempunyai tugas dan wewenang:
a. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
b. membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
d. menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
g. menyusun tata tertib BPD.


B. Hak dan Kewajiban anggota BPD
·      Setiap anggota BPD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
·      Anggota BPD mempunyai Kewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan kepala desa;
f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3.    Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil.
a.    Jelaskan mengapa harus dengan jumlah yang ganjil!
b.   Jelaskan prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD!
     Jawab:
A.    Anggota BPD harus berjumlah ganjil yaiti paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Karena jika pengambilan keputusan tidak dapat lagi dilakukan dengan musyawarah sehingga perlu dilakukan pemungutan suara terbanyak (voting), tidak akan terjadi jumlah suara yang sama, dalam artian dihasilkan suatu keputusan atas suara terbanyak tersebut.


B. Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD
·      Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris BPD merangkap anggota.
·      Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
·      Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
·      Panitia musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat setempat.
·      BPD menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat untuk diresmikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Berita Acara hasil keputusan Musyawarah Pemilihan BPD disampaikan Ketua Panitia.
4.    a. Berapa tahun masa jabatan BPD?
     b. Siapa yang berwenang menetapkan/ mengesahkan anggota BPD?
     Jawab:
a.    Masa jabatan anggota BPD
     Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
b.    Pejabat yang menetapkan/ mengesahkan anggota BPD
·      Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD.
·      BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian BPD.
·      Pelantikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau di Kantor Camat setempat dihadapan masyarakat.
·      Tata cara pelantikan dan pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.
5.    Jelaskan 5 (lima) larangan yang tidak boleh dilakukan baik oleh anggota BPD maupun oleh pimpinan BPD!
     Jawab:
     Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
f. menyalahgunakan wewenang;
g. melanggar sumpah janji jabatan;
h. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;
i. sebagai pelaksana proyek desa.















TES FORMATIF BAB IV
Soal multiple choice (memilih pernyataan-pernyataan yang benar)
a.         Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur  penyelenggara pemerintahan desa.(Benar)
b.        Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Benar)
c.         Badan Permusyawaratn Desa dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan. (Benar)
d.        Badan Permusyawaratan  Desa bersama-sama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa. (Benar)

JAWABAN
Semua pernyataan di atas BENAR
a.         Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur  penyelenggara pemerintahan desa.
b.        Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
c.         Badan Permusyawaratn Desa dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan.
d.        Badan Permusyawaratan  Desa bersama-sama dengan Kepala Desa membuat Peraturan  Desa.






LATIHAN BAB V
ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN DESA

1.    Jelaskanlah hubungan kerja internal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa!
     Hubungan kerja Internal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hubungan kerja yang terjadi dalam tubuh pemerintah desa itu sendiri, meliputi:
a.    Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa
Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat hirarkis merupakan hubungan kerja atasan dengan bawahan melalui pembagian tugas Kepala Desa sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana yang membantu Kepala Desa
b.    Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD
     Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang didasari filosofi antara lain:
a.    Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra
b.    Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
c.    Adanya prinsip saling menghormati
d.   Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan
Dua hal mendasar yang menjadi wujud nyata hubungan kerja Kepala Desa dan BPD disimpulkan dalam:
1.    Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan
a.    Penetapan peraturan desa
b.    Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
c.    BPD sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
d.   Penetapan Perangkat Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD
2.        Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD
                        Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD, antara lain tentang pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

            Secara garis besar ruang lingkup tugas tersebut meliputi:
a.    Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b.    Pembinaan Kehiduan masyarakat desa
c.    Pembinaan Perekonomian Desa
d.   Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
e.    Pembinaan Perdamaian Desa
f.     Pembangunan dan Partisipasi

c.    Hubungan kerja Kepala Desa dengan Lembaga Adat/ Lembaga Kemasyarakatan
Salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, perdamaian atau perselisihan yang terjai di desa secara umum berlatar belakang adat dan budaya setempat., dalam PP No. 76 Tahun 2001 menentukan bahwa kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat dalam upaya mendamaikan perselisihan dalam masyarakat.
Klausal di atas menunjukkan bentuk hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga adat adalah bersifat bantuan cenderung informal dalam arti tidak mengikat kepala desa. Meskipun bantuan tidak mengikat, tetapi dalam hidup keseharian para pemimpin adat sangat dihormati masyarakat.

2.    Jelaskanlah hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa!
     Jawab:
     Hubungan kerja eksternal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara :
a.        Hubungan kerja Kepala Desa dengan Camat
       Sadu (2002:87) menyatakan: “hubungan kerja camat dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif dan fasilitatif, tidak lagi bersifat hirarkis. Sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (self governing society), secara organisatoris desa tidak memiliki hubungan hirarkis denagn kabupaten/kota. Akan tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hirarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih kecil tunduk kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

            Selanjutnya dalam upaya kerjasama beberapa desa, camat bisa berperan untuk:
·      Menyarankan tentang substansi dan tata cara pelaksanaan kerjasama.
·      Camat tetap mempunyai hubungan administratif dengan desa dalam konteks kerjasama antardesa itu, sebab secara fungsional camat diperlukan sebagai payung dan pengayom untuk seluruh kegiatan masyarakat di dalam wilayah kerjanya apalagi menyangkut komunitas desa-desa.
b.    Hubungan kerja Kepala Desa dengan Pemerintah Kabupaten
            Hubungan kerja didasarkan atas:
·      Pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi (pasal 66 P No. 76 Tahun 2001)
·      Tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten
·      Pasal 49 ayat (1) huruf b
1.    Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah.
2.    Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.
3.    Jelaskanlah pembagian tugas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa!
     Jawab:
     Pembagian tugas antara Kepala Dsa dengan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut:
1.    Kepala desa bertugas dalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi serta keteladanan, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan serta memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
2.    Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa akan muncul dalam hal pelayanan seperti: pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa.
3.    Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai pembantu Kepala Desa mengenai unsur wilayah yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan tugas-tugas perwakilan Kepala Desa di setiap dusun yang ada.


TES FORMATIF BAB V
Soal multiple choice (memilih pernyataan-pernyataan yang benar)
a.        Hubunga kerja internal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. (Benar)
b.        Hubungan kerja internal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara Kepala Desa dengan BPD.(Benar)
c.         Hubungan kerja internal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara sesama perangkat desa.
d.        Hubungan kerja internal adalah hubungan kerja Kepala Desa dengan Camat.

JAWABAN
a.         Hubunga kerja internal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa.
b.        Hubungan kerja internal adalah hubungan kerja yang berlangsung antara Kepala Desa dengan BPD.












LATIHAN BAB VI
PERATURAN DESA

1.    Jelaskan apa arti organisasi dan Organisasi Pemerintahan Desa!
     Jawab:
a.    Pengertian Organisasi
     Organisasi merupakan bentuk atau wujud berbagai aktivitas formal bagi kepentingan individu, kelompok maupun di luar kelompok. Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi
·      Schein (1982) dalam Arni Muhammad (1995:23)
     Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.
·      Kochler (1976) dalam Arni Muhammad (1995:23-24)
     Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu
·      Stephen P Robbins
     Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan

b.   Pengertian Organisasi Pemerintahan Desa
Organisasi memerlukan sudut pandang yang jelas mengenai ke mana hendak pergi, kejelasan visi mengenai ke mana kita ingin berada di hari esok. Tanpa kejelasan, anggota organisasi akan berpacu ke masa depan tanpa arah. (Sedarmayanti,2000:16). Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah dikategorikan sebagai organisasi formal. Artinya organisasi tersebut memiliki ciri dan indikator yang jelas
Organisasi Pemerintahan Desa adalah organisasi Pelayan, terdiri dari para penduduk dan para pendukung (infrastruktur politik, kelompok elit dan kelompok penekan) yang memberikan sumber daya kepada pemerintah”.
Desa sebagai sistem pemerintahan menempatkan pemerintahan desa sebagai badan terendah menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah.

2.    Jelaskan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)!
     Jawab:
     Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang didasari filosofi antara lain:
e.    Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra
f.     Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
g.    Adanya prinsip saling menghormati
h.    Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan
     Dua hal mendasar yang menjadi wujud nyata hubungan kerja Kepala Desa dan BPD disimpulkan dalam:
1.        Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan
e.         Penetapan peraturan desa
       BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa
f.          Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
       Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa.
g.         BPD sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
       Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDes dan Keputusan Kepala Desa
h.         Penetapan Perangkat Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD

2.    Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD
Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD, antara lain tentang pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Secara garis besar ruang lingkup tugas tersebut meliputi:
g.    Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
h.    Pembinaan Kehidupan masyarakat desa
i.      Pembinaan Perekonomian Desa
j.      Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
k.    Pembinaan Perdamaian Desa
l.      Pembangunan dan Partisipasi

3.    Jelaskan hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa!
     Jawab:
     Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat hirarkis merupakan hubungan kerja atasan dengan bawahan melalui pembagian tugas Kepala Desa sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam bentuk lebih konkrit hubungan berupa:

4.    Kepala desa sebagai pimpinan bertugas dalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi serta keteladanan, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan serta memperhatikan arahan serta keteladanan. Sedangkan perangkat desa sebagai bawahan melaksanakan keputusan yang telah diambil Kepala Desa serta memperhatikan arahan dan keteladanan yang telah diberikan.
5.    Hubungan kerja selanjutnya akan muncul dalam hal pelayanan seperti: pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa.









4.    Gambarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa!
      Jawab:
 

                         BADAN
           PERMUSYAWARATAN                 KEPALA DESA
                   DESA

                                                                                                                                                   SEKRETARIS
                                                                                                                                                         DESA



                                                                                                                                   KA SUB UR                    KA SUB UR



                     KAUR                         KAUR                                                                           KAUR





                                          KADUS                                   KADUS                              KADUS

Keterangan:
KAUR                        = Kepala Urusan
KA SUB UR  = Kepala Sub Urusan
KADUS          = Kepala Dusun
                        = Garis Komando
                        = Garis Koordinasi


TES FORMATIF BAB VI
Soal multiple choice (memilih pernyataan-pernyataan yang benar)
a.         Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa dengan BPD. (Benar)
b.        Peraturan Desa dibuat sesuai dengan azaz perundang-undangan.
c.         Peraturan Desa harus dimasukkan ke dalam Lembaran Desa.
d.        Peraturan Desa harus memperoleh pengesahan dari  Bupati/Walikota.

JAWABAN
a.         Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa dengan BPD.



















LATIHAN BAB VII
KEWENANGAN DESA DAN WACANA OTONOMI UNTUK DESA

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar