Minggu, 06 Mei 2012

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEMERINTAHAN”


BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
 Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat, Mahkamah agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lain baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di Indonesia yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan (George R Terry). Pemeriksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan.
       Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.
Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti sistem, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP, 1998). Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.
Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang turut menentukan kualitas akhir dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan, selain faktor manusia antara lain faktor sistem, faktor budaya, faktor gaya kepemimpinan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah ini dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan”.

B. Rumusan Masalah
1.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan?
2.  Bagaimana cara meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan?
 
C. Tujuan
1.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan;
2.  Mengetahui cara meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan.
D. Manfaat
Secara teoritis penelitian ini dilakukan bermanfaat untuk :
a)     Bagi Praja, mendapatkan informasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan
a)     Bagi akademisi, Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
b)     Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penelitian yang relevan dengan karya tulis ini.
E.  Sistematika Penulisan
Bab I pendahuluan yang berisikan: pertama, latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan dan mengapa masalah itu penting dan perlu dianalisis. Kedua, rumusan masalah yaitu rumusan secara kongkrit tentang masalah yang ada. Ketiga, tujuan di mana dalam bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai. Keempat, manfaat penelitian di mana pada bagian ini mengungkapkan pihak yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat dari hasil penelitian. Dan kelima, sistematika penulisan. Bab dua tentang landasan teori yang berisikan telaah teoritis yang memuat uraian yang sistematik, runtut, dan rasional tentang teori dasar yang relevan. Bab tiga tentang hasil pembahasan, Bab empat tentang kesimpulan dan saran yang berisikan: pertama keimpulan dan kedua saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama atau organisasi agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.
Untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, Penulis akan kemukakan beberapa pengertian pengawasan yang didasarkan pada pendapat para ahli.
Siagian mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. (Siagian, 1994:135).
Sedangkan George R. Terry dalam bukunya Principles Of Managemen memberikan definisi pengawasan sebagai berikut :
“Pengawasan (controlling) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar”. (Hasibuan, 1984:12).
Apabila mengkaji pendapat yang dikemukakan oleh Siagian, maka terlibat bahwa fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan, sehingga pengawasan ini ditujukan untuk mengamati kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang berjalan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kemudian Sarwoto mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atas hasil yang dikehendaki”. (Sarwoto, 1994:94).
Mc. Farland dalam bukunya Management Principles and Practises mengemukakan arti pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. (Handayaningrat, 1996;143).
Dari beberapa pengertian pengawasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/manager untuk mengetahui bahwa pelaksanaan/hasil kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan akan ditanggulangi. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada, agar dapat diperbaiki dan mencegah terulangnya kelemahan-kelemahan tersebut.

B. Pengertian Pemeriksaan
Pengertian Pemeriksaan (Auditing), menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke yang diterjemahkan oleh John B Pasaribu dan Moh. Badjuri dalam bukunya “Auditing, Suatu Pendekatan Terpadu” menyatakan sbb:
Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang yang bebas pengaruh dan berkompetensi dalam hal bahan-bahan informasi yang dapat dikumpulkan mengenai satuan ekonomi tertentu dengan tujuan menentukan dan melaporkan tingkat persesuaian antara informasi-informasi yang dapat dikumpulkan itu dengan criteria atau standar-standar yang sudah ditentukan”.
R. Soemita Adikoesoema dalam bukunya “Auditing, Norma-norma dan Prosedur Pemeriksaan” menyatakan sbb:
Pemeriksaan (auditing) ialah proses akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti oleh seorang yang bebas (tidak memihak) dan kompeten tentang informasi kuantitatif dari suatu kesatuan ekonomis khusus untuk tujuan penetapan dan pelaporan tingkat hubungan antara informasi kuantitatif dari kriteria yang telah ditetapkan.
 Sedangkan Taylor dan Glezen dalam R Soemita Adikoesoema mengutip sbb:
a) Pemeriksaan (auditing) dalam arti luas ialah suatu fungsi yang meliputi pemeriksaan dari penyajian seseorang.
b) Pemeriksaan (auditing) dalam arti kata sempit adalah pemeriksaan keuangan, yang menguraikan pemeriksaan sistematis dari laporan-laporan keuangan, catatan-catatan atau buku-buku dan operasi-operasi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip akunting yang ditetapkan secara umum, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
Sujamto dalam bukunya “beberapa pengertian di Bidang Pengawasan” menyatakan sbb: “Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam, menyelidiki dan menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan dan menuangkan hasilnya dalam suatu berita acara pemeriksaan (BAP)”.
Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang lebih terfokus pada bagian administrasi suatu lembaga terytama yang berkaitan dengan keuangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
C. Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan
Pengertian pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan adalah  penilaian dan analisis dari pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah yang berdasarkan peraturan PerUU-an dengan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan terhadap pejabat yang berwenang.
a.      Landasan Kebijakan Pengawasan
Dasar hukum pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:
1)  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 217 - 223);
2)  PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3)  Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
4)  Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
b.    Jenis-jenis Pengawasan;
1)     Aspek Lembaga terdiri dari:
(a)Pengawasan atasan langsung (Waskat);
(b)Pengawasan fungsional (Wasnal);
(c) Pengawasan Politis (DPR/DPRD);
(d)Pemeriksaan BPK;
(e)Pengawasan dan pemeriksaan lainnya, yaitu Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pelaksaan urusan pemerintahan daerah.
2)      Aspek Waktu
(a)Pengawasan Prepentif;
(b)Pengawasan Represif.
3)     Aspek Jarak
(a) Pengawasan Langsung;
(b) Pengawasan Tidak Langsung.
4)     Aspek Ruang
(a) Pengawasan Intern;
(b) Pengawasan Ekstern.

c.    Upaya Peningkatan Pengawasan.
Dalam upaya peningkatan pengawasan dalam organisasi pemerintahan, penajaman prioritas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2007 adalah penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam PP No. 79 Tahun 2005 ditekankan antara lain: Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi:
-       Kebijakan Daerah;
-       Kelembagaan (tentang organisasi perangkat daerah), yaitu penataan organisasi;
-       Pegawai daerah;
-       Keuangan daerah;
-       Barang Daerah.
Pengawasan umum pemerintahan itu meliputi baik urusan wajib ataupun urusan pilihan.
Pengawasan lainnya meliputi:
-            Dana dekonsentrasi;
-            Tugas pembantuan;
-            Kebijakan pinjaman hibah luar negeri;
Kebijakan operasional pengawasan
1)     Sasaran pemeriksaan rencana pengawasan tahunan (RPT), yaitu dituangkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);
2)     Pemeriksaan khusus akhir jabatan KDH;
3)     Monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
4)     Pemeriksaan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus;
5)     Pemeriksaan pengaduan instansi atau masyarakat;
6)     Pemeriksaan atas permintaan pejabat berwenang (laporan dana PILKADA);
7)     Pemeriksaan kinerja penerimaan Negara (pajak ataupun bukan pajak);
8)     Pemeriksaan tugas pokok dan fungsi oleh IRJEN terhadap ITWIL;
9)     Pemeriksaan tindak lanjut atas pemeriksaan uang Negara oleh BPK.

D. Pengertian Sistem
Menurut Wikipedia berbahasa indonesia, Pengertian Sistem dalam pengertian yang paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
Menurut L. James Havery, sistem adalah “Prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan”. Sedangkan menurut John Mc Manama, sistem adalah “Sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien”.
Menurut C.W. Churchman, sistem adalah “Seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Menurut J.C. Hinggins sistem adalah “Seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.”
Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam sistem komputer terdapat software (perangkat lunak), hardware (perangkat keras), dan brainware (sumber daya manusia).

E. Pengertian Sumber Daya Manusia
Tenaga kerja ini meliputi baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Dalam kegiatan manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia pulalah yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya itu. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada proses kerja. Hanya saja manajemen itu sendiri tidak akan timbul apabila setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri saja tanpa mengadakan kerjasama dengan yang lain. Manajemen timbul karena adanya orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai subjek sekaligus objek yang sangat menentukan keberhasilan suatu program dan rencana yang dibuat oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Manusia merupakan subjek yang membuat suatu kebijakan, dan juga objek yang harus dibangun dalam mencapai suatu standar kualitas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam sistem pemerintahan.
 
 
F. Pengertian Budaya
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.
Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.
Budaya organisasi menurut Cheki (1996) adalah seperangkat norma, persepsi, pola perilaku yang diciptakan atau dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk mengatasi asumsi atau pandangan dasar ini diyakini karena telah berjalan baik dalam organisasi, sehingga dianggap bernilai positif dan pantas diajarkan kepada karyawan baru sebagai cara yang tepat untuk berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas. Secara umum budaya organisasi didefinisikan sebagai serangkaian tata nilai, keyakinan, dan polapola perilaku yang membentuk identitas organisasi serta perilaku para anggotanya (Deshpande & Farley, 1999).
Budaya organisasi, berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat ditempatkan pada arah nilai (values) maupun norma perilaku (behavioral norms). Budaya organisasi sebagai nilai merujuk pada segala sesuatu dalam organisasi yang dipandang sengat bernilai (highly valued), sedangkan sebagai norma perilaku (behavioral norms) budaya organisasi mengacu pada bagaimana sebaiknya elemen-elemen (anggota) organisasi berperilaku (Xenikou & Fernham, 1996). Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi (Luthans, 1998). Setiap orang akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak.

F. Pengertian Gaya Kepemimpinan
Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia itu dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.
Menurut Yuki (2005), kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins (2006), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
Selain itu, kepemimpinan juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Rivai, 2004). Demikian halnya Locander et al. (2002) menjelaskan bahwa kepemimpinan mengandung makna pemimpin mempengaruhi yang dipimpin tapi hubungan antara pemimpin dengan yangdipimpin bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Lok (2001) memandang kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi aktivitas suatu organisasi dalam upaya menetapkan dan mencapai tujuan.
Menurut Rivai (2004), kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu :
1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2.Kepeminpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.
Siagian (1997) berpendapat bahwa peranan para pemimpin dalam organisasi sangat sentral dalam pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (1997) perilaku kepemimpinan memiliki kecenderungan pada dua hal yaitu konsiderasi atau hubungan dengan bawahan dan struktur inisiasi atau hasil yang dicapai. Kecenderungan kepemimpinan menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan misalnya bersikap ramah, membantu dan membela kepentingan bawahan, bersedia menerima konsultasi bawahan dan memberikan kesejahteraan.
Kecenderungan seorang pemimpin memberikan batasan antara peranan pemimpin dan bawahan dalam mencapai tujuan, memberikan instruksi pelaksanaan tugas (kapan, bagaimana dan hasil apa yang akan dicapai). Suatu gaya pemimpin atau manajer dalam organisasi merupakan penggambaran langkah kerja bagi karyawan yang berada di bawahnya.
Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh pemimpin untuk mengarahkan organisasi dan pemberian contoh perilaku terhadap para pengikut (anak buah) (Fuad Mas’ud, 2004). Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus disesuaikan dengan karakter-karakter tingkat kemampuan dalam tugas setiap bawahannya.
Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan pimpinan dalam mempengaruhi para pengikutnya (Miftah Thoha, 2001).
Rumusan kepemimpinan dari sejumlah ahli tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing dan juga sebagian orang yang mempunyai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pada atasan atau pimpinan mereka.
Karena itu, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila orang-orang yang menjadi pengikut atau bawahan dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan maka mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinannya dengan sadar, rela, dan sepenuh hati.Sedangkan pengertian gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu norma perilaku yang dilakukan oleh seorang atasan dalam mempengaruhi dan mengatur bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan, di mana dapat menentukan seberapa berhasil seorang atasan dalam mencapai standar pengawasan dan pemeriksaan yang ingin dicapai.

 
BAB III
PEMBAHASAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEMERINTAHAN

A. Faktor Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur sistem organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, mamesah (1995 : 34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.
Akan tetapi dalam suatu organisasi, sistem sangatlah berpengaruh dalam Pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut T. Hani Handoko (1998, hal. 366) faktor-faktor tersebut adalah:


a. Perubahan Lingkungan Organisasi
Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan­-perubahan yang terjadi.
b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi
Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat.
c. Kesalahan-Kesalahan
Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.
d. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan wewenang
Bilamana menejer mendelegaikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengiplementasikan sistem pengawasan.
B. Faktor Sumber Daya Manusia
Salah satu kunci kesuksesan Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, Pengawasan dan Pemeriksaan juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.
Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauna tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang burkualitas.
Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.
Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007).
Adanya personal background yang berbeda diantara aparatur sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Personal background tersebut meliputi beberapa indikator sebagai berikut:
1.  Jenis Kelamin
2.  Usia
3.  Tingkat Pendidikan
4.  Latar Belakang Pendidikan
5.  Latar Belakang Pekerjaan
6.  Pengalaman Organisasi

C. Faktor Budaya
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Budaya organisasional adalah sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain (Mas’ud, 2004).
Budaya organisasi selanjutnya menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan dipertahankan (Mas’ud, 2004). Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam pertumbuhan perusahaan dan produk knowledge-based yang memuaskan, pengendalian dan pemahaman budaya perusahaan suatu organisasi merupakan kunci tanggung jawab pimpinan, seperti halnya sebagai suatu alat yang vital bagi manajemen jika ingin mencapai kinerja yang tinggi dan menjaga nilai pemegang saham.
Kondisi organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya kerja organisasi tersebut. Menurut Hofstede (1990), budaya bukanlah perilaku yang jelas atau benda yang dapat terlihat dan diamati seseorang. Budaya juga bukan falsafah atau sistem nilai yang diucapkan atau ditulis dalam anggaran dasar organisasi tetapi budaya adalah asumsi yang terletak di belakang nilai dan menentukan pola perilaku individu terhadap nilai-nilai organisasi, suasana organisasi dan kepemimpinan. Organisasi dengan budaya tertentu memberikan daya tarik bagi individu dengan karakteristik tertentu untuk bergabung.
Budaya organisasi bersifat nonformal atau tidak tertulis namun mempunyai peranan penting sebagai cara berpikir, menerima keadaan dan merasakan sesuatu dalam perusahaan tersebut. Budaya organisasi dapat digambarkan sebagai nilai, norma dan artefak yang diterima oleh anggota organisasi sebagai iklim organisasi ia akan mempengaruhi dan dipengaruhi strategi organisasi, struktur dan sistem organisasi (Amstrong, 1994). Schein (1991) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok saat memecahkan masalah-masalah adaptasi ekstern dan integrasi internal yang telah berfungsi dengan cukup baik untuk bisa dianggap benar dan untuk bisa diajarkan kepada anggota kelompok baru sebagai cara yang benar untuk menerima sesuatu, berfikir dan merasakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah tersebut.
Budaya organisasi menurut Cheki (1996) adalah seperangkat norma, persepsi, pola perilaku yang diciptakan atau dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk mengatasi asumsi atau pandangan dasar ini diyakini karena telah berjalan baik dalam organisasi, sehingga dianggap bernilai positif dan pantas diajarkan kepada karyawan baru sebagai cara yang tepat untuk berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas. Secara umum budaya organisasi didefinisikan sebagai serangkaian tata nilai, keyakinan, dan polapola perilaku yang membentuk identitas organisasi serta perilaku para anggotanya (Deshpande & Farley, 1999).
Budaya organisasi, berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat ditempatkan pada arah nilai (values) maupun norma perilaku (behavioral norms). Budaya organisasi sebagai nilai merujuk pada segala sesuatu dalam organisasi yang dipandang sengat bernilai (highly valued), sedangkan sebagai norma perilaku (behavioral norms) budaya organisasi mengacu pada bagaimana sebaiknya elemen-elemen (anggota) organisasi berperilaku (Xenikou & Fernham, 1996). Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi (Luthans, 1998). Setiap orang akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya sangat berpengaruh terhadap pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan, terutama dalam mempengaruhi perilakau para pegawai, karena budaya telah hidup sebagai suatu hal yang biasa terjadi khususnya dalam sebuah organisasi.

D. Faktor Gaya Kepemimpinan
Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia itu dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.
Menurut Rivai (2004), kepemimpinan dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu :
1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2.Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.
Siagian (1997) berpendapat bahwa peranan para pemimpin dalam organisasi sangat sentral dalam pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (1997) perilaku kepemimpinan memiliki kecenderungan pada dua hal yaitu konsiderasi atau hubungan dengan bawahan dan struktur inisiasi atau hasil yang dicapai. Kecenderungan kepemimpinan menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan misalnya bersikap ramah, membantu dan membela kepentingan bawahan, bersedia menerima konsultasi bawahan dan memberikan kesejahteraan. Kecenderungan seorang pemimpin memberikan batasan antara peranan pemimpin dan bawahan dalam mencapai tujuan, memberikan instruksi pelaksanaan tugas (kapan, bagaimana dan hasil apa yang akan dicapai). Suatu gaya pemimpin atau manajer dalam organisasi merupakan penggambaran langkah kerja bagi karyawan yang berada di bawahnya.
Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh pemimpin untuk mengarahkan organisasi dan pemberian contoh perilaku terhadap para pengikut (anak buah) (Fuad Mas’ud, 2004). Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus disesuaikan dengan karakter-karakter tingkat kemampuan dalam tugas setiap bawahannya.
Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan pimpinan dalam mempengaruhi para pengikutnya (Miftah Thoha, 2001).
Rumusan kepemimpinan dari sejumlah ahli tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing dan juga sebagian orang yang mempunyai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pada atasan atau pimpinan mereka.
Karena itu, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila orang-orang yang menjadi pengikut atau bawahan dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan maka mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinannya dengan sadar, rela, dan sepenuh hati.
Dalam dua dasawarsa terakhir, konsep transaksional (transactional leadership) dan transformasional (transformational leadership) berkembang dan mendapat perhatian banyak kalangan akademisi maupun praktisi (Locander et.al., 2002; Yammarino et.al., 1993). Hal ini menurut Humphreys (2002) maupun Liu et.al. (2003) disebabkan konsep yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1985 ini mampu mengakomodir konsep kepemimpinan yang mempunyai spektrum luas, termasuk mencakup pendekatan perilaku, pendekatan situasional, sekaligus pendekatan kontingensi.
Konsep kepemimpinan transformasional dan transaksional, yaitu :
1. Kepemimpinan Transformasional
Jika kepemimpinan transaksional mendasarkan diri pada prinsip pertukaran maka kepemimpinan transformasional (transformational leadership) berdasarkan prinsip pengembangan bawahan (follower development). Pemimpin transformasional mengevaluasi kemampuan dan potensi masing-masing bawahan untuk menjalankan suatu tugas/pekerjaan, sekaligus melihat kemungkinan untuk memperluas tanggung jawab dan kewenangan bawahan di masa mendatang. Sebaliknya, pemimpin transaksional memusatkan pada pencapaian tujuan atau sasaran, namun tidak berupaya mengembangkan tanggung jawab dan wewenang bawahan demi kemajuan bawahan. Perbedaan tersebut menyebabkan konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional diposisikan pada satu kontinum dimana keduanya berada pada ujung yang berbeda (Dvir et.al.2002).

2. Kepemimpinan Transaksional
Kepemimpinan transaksional (transactional leadership) mendasarkan diri pada prinsip transaksi atau pertukaran antara pemimpin dengan bawahan. Pemimpin memberikan imbalan atau penghargaan tertentu (misalnya, bonus) kepada bawahan jika bawahan mampu memenuhi harapan pemimpin (misalnya, kinerja karyawan tinggi). Di sisi lain, bawahan berupaya memenuhi harapan pemimpin disamping untuk memperoleh imbalan atau penghargaan, juga untuk menghindarkan diri dari sanksi atau hukuman.
Kepemimpinan transaksional menurut beberapa pakar memiliki dua karakter yang dinamakan contingent reward dan management by exception. Pemimpin transaksional yang mempunyai karakter contingent reward akan menjelaskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapainya dan mengarahkan bawahan untuk mencapainya. Besar kecilnya imbalan (reward) akan tergantung pada (contingent) sejauhmana bawahan mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Bass et.al., 2003; Humphreys, 2002; Yammarino et.al., 1993). Sedangkan pemimpin transaksional berkarakter management by exception dapat dibagi lagi ke dalam dua sifat, yaitu aktif dan pasif.
Jadi, dapat ditarik benang merah, bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan terutama dalam mempengaruhi dan mengatur bawahannya dalam melaksanakan kebijakan yang ada demi mencapai tujuan organisasi.
 BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di Indonesia yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan (George R Terry). Pemeriksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan.
Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.
Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang turut menentukan kualitas akhir dari pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan, selain faktor manusia antara lain faktor sistem, faktor budaya, faktor gaya kepemimpinan, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan terutama di Indonesia harus ditingkatkan dengan turut meningkatkan kualitas berbagai variabel yang mempengaruhi tersebut.

B. Saran
Rendahnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan di Indonesia harus ditingkatkan dengan turut meningkatkan berbagai variable yang mempengaruhi, yang tidak luput dari peran serta pemerintah dan masyarakat. Hendaknya pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat, dan masyarakatpun mendukung atas kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk kebaikan bersama.

1 komentar:

  1. REVOLUSI MENTAL: TANTANGAN AKIBAT PENERAPAN SISTEM OTONOMI DAERAH YANG DUALISME!!!


    Catatan buat: Yth. Bapak Irman Gusman Full dan Jokowi-JK Center

    Dalam rangka mensukseskan gagasan besarnya Revolusi Mental (MA) Presiden Joko Widodo telah memilih para menteri yang handal, terampil dan ahli sesuai dengan bidangnya serta ditunjang dengan kemampuan bekerja selama 24 jam plus blusukkan.

    Tapi, apapun hebatnya saya kira para menteri tersebut memikul beban yang SANGAT BERAT dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan RINTANG KENDALI organisasi bersistem otonomi daerah (otda) yang menganut faham dualisme, ya otda provinsi disatu pihak dan otda kabupaten/kota dipihak lainnya.

    Menurut data mutakhir jumlah daerah otonomi di Indonsia adalah 542 otda dengan rincian sbb,:

    Dengan disetujuinya RUU Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan menjadi UU, maka jumlah daerah otonomi di Indonesia menjadi 542. Terdiri atas 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan 93 Kota. "Pemekaran ini harus dioperasionalkan sebaik mungkin dan menjadi motivasi bagi masyarakat," tambahnya.

    Apakah masuk akal 'waras' jika seorang menteri yang hebat dan teknokrat handal mampu mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengawasi yang mempunyai rintang kendali organisasi sebanyak 542 daerah otonomi???. Sang menteri di negeri super power dunia seperti negerinya Om Sam saja, bisa jadi tak mampu juga memikul beban tanggungjawab kinerja dengan beban organisasi sebanyak 542 daerah otonomi.

    Karena itu, sudah waktunya Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD untuk bersama-sama mengkaji ulang penerapan sistem otonomi daerah yang menganut faham dualisme tersebut misalnya sistem otonomi daerah cukup hanya tingkat pemerintahan kabupaten dan kota saja sementara pemerintahan provinsi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Pemerintahan Pusat.

    Contoh sederhana untuk mengatasi kasus semacam ini saja tak mudah, simak hal ini:

    Tak hanya Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo yang mengaku kekurangan ratusan tenaga kesehatan untuk 17 Puskesmas yang ada di kota Bengawan. Kini giliran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solo juga mengeluhkan kekurangan puluhan tenaga kesehatan, utamanya perawat.

    "Idealnya satu perawat itu seharusnya hanya menangani satu pasien, di tempat kami saat ini satu perawat melayani tiga pasien. Di RSUD Ngipang, Solo, ada 106 tempat tidur, yang dipakai 96-an. Artinya sudah 60 persen," ujar Direktur Utama (Dirut) RSUD Ngipang, Willy Handoko kepada wartawan, Selasa (11/11).


    http://www.merdeka.com/peristiwa/sulitnya-mencari-tenaga-kesehatan-di-solo.html

    BalasHapus